Masa Pemerintahan dan pendapat para tokoh Reformasi
a.
Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Pengangkatan
Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia.
Setelah
B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei
1998. Tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah
berat yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sejak pertengahan tahun 1997. Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi
keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial,
dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk
dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan,
Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh
menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik
Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan
Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan
para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan
perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk
meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :
Ø
Merekapitulasi perbankan
Ø
Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
Ø
Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
Ø
Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat hingga di bawah
Rp.10.000,-
Ø
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang
diisyaratkan oleh IMF.
·
Kehebatan Habibie itu ternyata terganjal oleh masalah politik.
Salah satu ide luar biasa berani
tetapi dianggap sebagai kesalahan terbesar oleh lawan politiknya adalah setelah
menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum
provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup
menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga
yang cukup menggemparkan publik
saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga
Timor Timur untuk memilih merdeka
atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya,
Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara
terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur
berdasarkan riwayat sejarah dalam memperjuangkannya memang disesali oleh sebagian
warga negara Indonesia. Tapi tidak disadari disisi lain membersihkan nama
Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
b.
Masa Pemerintahan
Abdurrahman Wahid
Pemerintahan
Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di
bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus
berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama,
terutama di Aceh, Maluku,
dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang
tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor
Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang
besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan
Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
c.
Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pada Sidang Umum MPR pertama pada
Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001,
ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri
dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR
untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia
mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari
kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak
lama kemudian.
d.
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemilu
2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda, pertama memilih anggota
legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan,
yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak
beranjaknya perolehan yang signifikan partai Islam dan munculnya Partai
Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat
(Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan
Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, telah menempatkan pasangan SBY dan
JK, dengan meraih 60,95 persen. Susilo Bambang Yudhoyono
tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya
telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias
pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005
yang mengguncang Sumatra.
Pada 17 Juli 2005,
sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka
yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang di tanam sejak tahun 2004
telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden dengan pasanganya
pak Budiono pada pemilu tahun 2009, kinerja mereka pun belum dapat dirasakan
dengan maksimal.
1
Pendapat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Era Reformasi
Ø
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
merupakan 4 pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke-4 pilar itu
telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang masa.
Semua itu adalah warisan para pendahulu kita
yang
harus kita pertahankan karena masih relevan”. Kata SBY pada tanggal 1 Juni 2010
di
depan
siding majelis MPR. Presiden meminta kita untuk tidak memperdebatkan
Pancasila sebagai dasar Negara karena MPR RI pada tahun 1998 telah melakukan
ketetapan MPR No.18/MPR/98. Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara.
Ø
Reformasi sejarahnya adalah continuity and change
hal-hal yang masih relevan. Adanya hal-hal baru yang bertujuan membuat
kehidupan bernegara menjadi lebih baik, bisa kita lakukan tanpa meninggalkan pilar
– pilar utama tadi. Pancasila merupakan pilar penting yang telah disepakati
sejak Indonesia merdeka.
2
Pendapat
Khan tentang Era Reformasi
Khan (1981) memberi pengertian
reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang
bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang
telah lama.
3
Pendapat
Quah tentang Era Reformasi
Quah (1976) mendefinisikan
reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik
dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan
tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari
change, improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi
ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga
mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics
being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya
pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.Reformasi bertujuan mengoreksi
dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh
menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting
dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi.
4
Pendapat Cak
Nur tentang Era Reformasi
Cendekiawan
Prof Dr Nurcholish Madjid (Cak Nur) memaparkan siklus 20 tahunan dalam sejarah
modern bangsa Indonesia ketika berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo,
Senin malam. Menurut Cak Nur, sejarah Indonesia mempunyai siklus 20 tahunan,
dimulai sejak berdirinya Boedi Oetomo 1905 yang kemudian menghasilkan Sumpah
Pemuda 1928. Berdasarkan teori siklus itu, Cak
Nur
memprediksi bahwa buah reformasi 1998 baru akan dirasakan bangsa Indonesia 20
tahun mendatang. "Proses reformasi itu memiliki dimensi waktu. Jadi, kita
akan mengetahui hasil reformasi ini 20 tahun lagi," Banyak kalanganyang
menginginkan hasil reformasi secepatnya. Hal itu dianggapnya sebagai kesalah
pahaman. "Padahal, proses reformasi itu berjenjang, dan sekitar 2025 baru
kita mengetahui hasilnya. Proses perkembangan sejarah Indonesia modern mulai
berdirinya Boedi Oetomo pada1905 hingga munculnya tuntutan reformasi dengan
jatuhnya Soeharto, Mei 1998."Boedi Oetomo merupakan pijakan awal proses
berdirinya negara Indoneia modern. Perjuangan itu melahirkan Sumpah Pemuda 23
tahun kemudian, yaitu pada 1928. Proses itu berlangsung terus hingga
kemerdekaan Indonesia pada 1945, juga 23 tahun kemudian. Oleh karena itu,
gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam perspektif Pancasila sebagai landasan
cita-cita dan ideologi (Hamengkubuwono X, 1998: 8). Sebab, tanpa adanya suatu
dasar nilai yang jelas, suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi,
anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bengsa dan
negara Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar